Pemkab-Bulog Operasi Pasar, Stabilkan Harga Beras

Bupati Klaten Saat Memberi Keterangan Pers

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bersama Sub Divre Perum Bulog Surakarta, Jumat (12/1/2018) menggelar operasi pasar beras. Langkah ini diambil untuk menstabilkan harga beras di Kabupaten Klaten.

Bupati Klaten, Hj Sri Mulyani   di Pasar Induk Kota Klaten kepada pers mengatakan, operasi pasar dilakukan untuk menstabilkan harga beras di Klaten yang akhir akhir ini merangkak naik. Dalam operasi pasar ini,   para pengecer diperbolehkan memborong beras dalam jumlah besar dengan alasan akan dijual kembali dengan harga eceran yang telah ditentukan.

Salah seorang warga Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Klaten, Anisah (42) mengaku, senang mendapat beras dengan harga murah. Meskipun harus berdesak-desakan, harga tersebut tergolong murah bila dibanding dengan harga di pasaran.

Menurut dia, ini sangat membantu masyarakat yang akhir-akhir ini berkeluh kesah tentang kenaikan harga beras.  Operasi pasar dilakukan menyasar 10 titik di wilayah Klaten seperti, pasar Tegalgondo, Daleman, Delanggu, Klaten Kota, Jatinom, Srago, Wedi, Kekaguman dan Juwiring.

Disetiap titik Perum Bulog mendistribusikan 5 ton beras medium dengan harga Rp 9000/kg untuk pengecer dan Rp 9350/kg untuk konsumen langsung. Dengan operasi pasar beras masyarakat dapat terbantu karena mendapatkan harga beras yang terjangkau.

Asisten II Setda Klaten, Drs H Purwanto AC MSi yang ikut mendampingi Bupati Klaten Hj Sri Mulyani mengapresiasi langkah Bupati Klaten yang bergerak cepat menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. Pihaknya, juga mengapresiasi kepada Bulog yang selalu siap mengadakan operasi pasar di Kabupaten Klaten.

 

Kritik Impor Beras

Sementara itu kebijakan Pemerintah melakukan impor beras menuai kritikan dari Ketua PImpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y Tohari. Dia menilai kebijakan impor ini akan melemahkan daya beli beras produksi para petani Indonesia.

“Kebijakan ini banyak yang menilai tidak menguntungkan petani Indonesia, karena beras yang dihasilkan akan bersaing dengan beras impor,” kata Hajriyanto usai melakukan tanam perdana program Gerakan Tani Bangkit di Desa Gempol, Kecamatan Karanganom, Minggu (14/1/2018).

Mantan Wakil Ketua MPR-RI ini secara tegas mengungkapkan kebijakan impor beras yang tidak terkendali justru akan merugikan petani itu sendiri, Untuk itu pemerintah perlu menjelaskan kepada petani. Jangan sampai di balik kebijakan impor ini terdapat kepentingan yang mengarah ke politik maupun kebijakan yang hanya menguntungkan kepentingan sesaat

“Jangan sampai impor beras ini dilakukan kalau bukan untuk kepentingan rakyat maupun para petani pada khususnya. Maka pemerintah harus menjelaskan jika impor beras ini benar-benar bukan untuk kepentingan tahun politik 2018 dan 2019,” ujarnya seperti dilansir sieradmu.com.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Klaten Bambang Sigit Sinugroho juga menuangkan kebijakan impor beras ini. Klaten merupakan daerah penghasil pangan yang setiap tahunnya surplus 400 ton, Jika harganya lebih murah dengan beras impor maka para petani sebagai produsen beras akan menurun tingkat kesejahteraannya. (Idi/*)

Sharing is caring!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *