5 Desa Tak Menggunakan Unwidha dan UAD Untuk Ujian Perangkat Desa

KLATEN – Lima desa dari 374 desa di Klaten yang menggelar seleksi pengisian perangkat desa  bekerja sama dengan perguruan tinggi selain Unwidha dan UAD sebagai penguji. Kelima desa itu berada di Kecamatan Prambanan dan Kemalang.

Di Prambanan, empat desa yang bekerja sama dengan perguruan tinggi selain Unwidha dan UAD yakni Bugisan, Kebondalem Lor, Kemudo, serta Brajan. Sementara satu desa di Kecamatan Kemalang yakni Desa Dompol menggandeng UGM sebagai penguji.

Kepala Desa Dompol, Kuntadi, SP membenarkan tim pencalonan dan pengangkatan perangkat desa (TP3D) Dompol bekerja sama dengan selain Unwidha  dan UAD. Mereka memilih menggandeng UGM.

Meski bekerja sama selain perguruan tinggi hasil fasilitasi Pemkab Klaten, pelaksanaan tes seleksi perangkat Desa Dompol dilaksanakan di Kampus UGM.

“Untuk lokasi ujian TP3D akan membawa serta 7 pelamar calon perangkat desa ke UGM. Karena UGM profesional dan harus menggunakan fasilitasnya,”katanya.

Kuntadi menuturkan biaya ujian pengisian perangkat desa  oleh UNY sama dengan biaya yang ditawarkan Unwidha dan UAD yakni Rp400.000/orang. Dia menegaskan pemilihan perguruan tinggi selain yang difasilitasi Pemkab Klaten itu merupakan keputusan dari TP3D.

“Dari kami pribadi untuk penentuan perguruan tinggi pengujinya kami serahkan ke TP3D. Jumlah total peserta seleksi ada 7 orang,” katanya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Klaten, Ronny Roekminto, menegaskan penentuan perguruan tinggi penguji peserta seleksi pengisian perangkat desa diserahkan ke masing-masing TP3D. Panitia seleksi tersebut dibebaskan menentukan perguruan tinggi sebagai penguji meski memilih di luar perguruan tinggi fasilitasi Pemkab Klaten yakni Unwidha dan UAD asalkan memenuhi persyaratan sesuai perbup.

“Empat desa di Kecamatan Prambanan yang bekerja sama dengan UNY itu biaya penguji sama dengan yang difasilitasi Pemkab yakni Rp400.000/orang. Desa Dompol, kami belum mendapat laporan. Harapan kami tahapan seleksi tetap sama,” kata Ronny saat ditemui di Setda Klaten.

Terkait pengawas seleksi perangkat desa, Ronny menuturkan selain diawasi dari perguruan tinggi para peserta juga diawasi TP3D. “Jadi pengawas itu ada dua yakni dari perguruan tinggi dan TP3D. Namun, untuk koreksi nanti tetapi dari perguruan tinggi didampingi TP3D. Tuntutannya memang seperti itu. Yang jelas, mereka harus mematuhi SOP [standard operating procedure] pelaksanaan ujian seperti aturan pengawas tidak boleh membawa ponsel di dalam ruang seleksi,” katanya.

Ujian seleksi perangkat desa rencananya digelar serentak pada Minggu (29/4/2018). Jumlah peserta seleksi mencapai 7.000-an orang dengan jumlah lowongan perangkat desa sebanyak 964 lowongan di 374 desa dari total 391 desa di Kabupaten Klaten.

Sharing is caring!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *